Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata harus segera bergerak memulihkan ekonomi pariwisata Bali agar kembali normal dan meningkat pascameletusnya Gunung Agung beberapa waktu lalu, kata anggota Komisi X DPR Putu Supadma Rudana.
"Masyarakat kita hampir 80 persen bergantung dari sektor pariwisata. Pemerintah pusat harus segera bergerak bersama-sama pemerintah daerah untuk segera memulihkan ekonomi pariwisata di Bali," kata Putu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Hal itu dikatakannya di sela-sela acara Gerakan Sadar Wisata dan aksi sapta pesona di Sacred Monkey Forest Sanctuary, Ubud, Gianyar, Bali.
Menurut dia, kalau tidak segera dilakukan pemulihan tersebut dikhawatirkan akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal, pengangguran, dan kebangkrutan perusahaan.
Putu juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah konkret untuk memulihkan Bali dengan menyiapkan "shuttle" bus gratis dari satu tempat wisata ke wisata lain untuk menarik minat wisatawan asing datang ke bali.
"Bencana ini tidak bisa dihindari tapi harus dikelola, agar pariwisata bali bisa kembali membaik. Menyediakan 'shuttle' bus gratis, menyediakan dukungan bandara yang terdekat seperti di Bandara Juanda, Surabaya atau membuka bandara khusus pariwisata pada malam hingga pagi hari meskipun biaya lebih tinggi," katanya.
Baca Juga
Menurut Putu, kelemahan saat ini adalah kurangnya sinergi. Hal ini perlu ditingkatkan antara pusat dan daerah untuk kemajuan pariwisata.
Dia menilai harus ada pariwisata berkesinambungan sehingga destinasi akan terus berkembang dan memberikan dampak yang besar demi kemajuan pariwisata di Bali ini.
Putu Rudana juga mengapresiasi Desa Pekraman Padangtegal yang memiliki destinasi wisata spiritual ubud.
"Destinasi ini sangat besar memberikan kontribusi kesejahteraan kepada desa di sekitar baik dari tempat pariwisata, tempat makan, penginapan, restoran dan lainnya," katanya.
Putu mengatakan pajak yang dihasilkan Desa Pekraman Padangtegal tiap bulan sekitar Rp600 juta kepada pemerintah daerah. Hal itu unik karena sebuah desa adat memberikan dampak yang begitu luas bagi kemajuan masyarakat dan daerahnya.
