Bisnis.com, JAKARTA: Pemerintah diminta memperkuat posisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mewujudkan visi Presiden Jokowi dengan mengangkat staf khusus yang fokus menangani pariwisata superprioritas.
Hal itu disampaikan pengamat dan praktisi pariwisata Sanggam Hutapea terkait visi Presiden membangun kawasan wisata terpadu Danau Toba.
Dengan adanya staf khusus, ujarnya, pembangunan kawasan wisata tersebut akan lebih terpadu sehingga tidak ada lagi pembangunan yang terpisah antarwilayah.
“Pembangunan Pariwisata Danau Toba dengan konsep pembangunan kawasan, bukan wilayah per wilayah sehingga membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah (Pemda),” ujarnya, Senin (4/1/2021).
Karena itulah Sanggam mengusulkan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera menunjuk staf khusus untuk menangani kawasan Danau Toba.
Sanggam mengingatkan kehadiran staf khusus menjadi kebutuhan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba secara menyeluruh.
Disebutkan Sanggam bahwa Kawasan Danau Toba demikian luas, meliputi delapan kabupaten yakni Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Simalungun Karo, Dairi, dan Pakpak Barat.
Menurut Sanggam membangun kawasan Danau Toba juga membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif, antarpemda di kawasan Danau Toba.
“Saya menilai komunikasi dan kordinasi antarpemda di kawasan Danau Toba selama ini sangaat minim," ujar Sanggam.
Dia menambahkan bahwa staf khusus yang menangani Danau Toba harus mampu melakukan komunikasi intensif dengan pemda khususnya pemda di delapan wilayah kawasan Danau Toba tersebut.
Dia menegsakan pengembangkan pariwisata Danau Toba membutuhkan kekompakan antara pemda di wilayah kawasan Danau Toba, sehingga masing-masing Pemda tidak mengedepankan ego wilayah atau territorial masing masing.
“Mengembangkan Danau Toba harus terpadu dan menyeluruh karenanya perlu dibangun satu visi dan misi kawasan Danau Toba,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
