Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

WNA Berani Pakai Hasil Tes PCR Negatif Palsu, Siap-siap Diusir

Pemerintah Korea Selatan akan merevisi undang-undang terkait agar upaya tersebut bisa terlaksana sesegera mungkin. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan penularan Covid-19 dari luar negeri.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 21 Desember 2020  |  13:31 WIB
Istana Changdeok, Korea Selatan ditutup karena pandemi virus corona. - Visit Korea
Istana Changdeok, Korea Selatan ditutup karena pandemi virus corona. - Visit Korea

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan berencana untuk memulangkan paksa warga negara asing yang masuk ke negara tersebut menggunakan hasil tes usap polymerase chain reaction (PCR) palsu.

Melansir The Korea Times pada Senin (21/12/2020), Pemerintah Korea Selatan akan merevisi undang-undang terkait agar upaya tersebut bisa terlaksana sesegera mungkin. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan penularan Covid-19 dari luar negeri.

Seperti diketahui Negeri Ginseng memberlakukan aturan wajib tes usap PCR bagi warga negara tertentu untuk memasuki wilayah negara tersebut.

Anggota parlemen independen Lee Yong-ho mengatakan bahwa ia dan 10 anggota parlemen lainnya telah mengusulkan RUU revisi Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular, yang akan memungkinkan deportasi orang asing yang telah melanggar undang-undang imigrasi atau karantina.

Menyusul langkah-langkah karantina yang diterapkan oleh otoritas kesehatan pada bulan Juli, pendatang asing dari negara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai negara berisiko tinggi harus menyerahkan sertifikat yang membuktikan bahwa mereka telah dites negatif untuk Covid-19 pada tes usap PCR.

Saat ini, enam negara - Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Filipina, dan Uzbekistan - ada dalam daftar. Sertifikat harus dikeluarkan oleh institusi medis yang ditunjuk oleh kedutaan negara Korea dalam waktu 48 jam setelah keberangkatan.

Namun, baru-baru ini, lebih dari 10 kasus telah dilaporkan di mana pelancong mengirimkan hasil negatif untuk tes PCR, tetapi dinyatakan positif setelah memasuki negara tersebut. Juga, dua penumpang yang masuk - seorang Pakistan dan seorang Kazakhstan - dituduh menyerahkan sertifikat palsu, menurut Rep. Lee.

"Saat ini, kami tidak memiliki dasar hukum untuk mendeportasi pelanggar persyaratan masuk," kata Lee.

Dia menambahkan revisi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kerugian dalam sumber daya karantina dan tenaga medis, serta mencegah kemungkinan kerusakan pada orang lain yang telah mematuhi tindakan karantina.

Dia mengharapkan RUU yang diusulkan akan dibahas di Majelis Nasional pada Januari dan disahkan pada sidang paripurna selama kuartal pertama 2021.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korea selatan Virus Corona
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top