Danau Toba Butuh Rp11 Triliun, China & Singapura Berminat

SILANGIT--Pemerintah mengaku membutuhkan investasi swasta dalam pengembangan pariwisata Danau Toba senilai Rp11 triliun dari total kebutuhan yang mencapai Rp21 triliun. Investor asal China dan Singapaura diklaim telah menyatakan minat untuk menggarap fasilitas pendukung di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Sumatra Utara.
Thomas Mola | 20 November 2017 09:34 WIB
Wisatawan berada di kawasan Pantai Bebas Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (27/10). Pemerintah terus melakukan pengembangan pariwisata ke Danau Toba diantaranya membangun infrastruktur menuju kawasan Danau Toba, yang kini menjadi salah satu dari 10 tujuan wisata prioritas di Indonesia. ANTARA FOTO - Irsan Mulyadi

Bisnis.com, SILANGIT - Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi swasta untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba senilai Rp11 triliun dari total kebutuhan yang mencapai Rp21 triliun. Investor asal China dan Singapura diklaim telah menyatakan minat untuk menggarap fasilitas pendukung di lawasan Pariwisata Danau Toba, Sumatra Utara.

Faisal, Direktur Keuangan Umum dan Komblik Badan Pengelola Otoritas Danau Toba, mengatakan hingga sejauh ini terdapat 40 investor yang telah menyatakan minat untuk mengembangkan pariwisata sekitar Danau Toba. Dari jumlah itu, terdapat 27 investor asal China dan Singapura.

"Paling serius itu China, mereka ingin membangun resor, kereta gantung dan kereta api mengelilingi Danau Toba," ujarnya di Humbang Hasundutan, Minggu (19/11/2017).

Faisal menjelaskan berdasarkan perhitungan Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba pada 2016, total investasi untuk mengembangkan Pariwisata Danau Toba mencapai Rp21 triliun hingga 2019.

Pemerintah melalui beberapa kementerian terkait dan pemerintah daerah diproyeksikan hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp10 triliun, sementara sisanya sebesar Rp11 trilun diharapkan berasal dari swasta.

Alokasi dana Rp10 triliun dari pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, revitalisasi pelabuhan penyeberangan, dan lainnya. Swasta diharapkan terlibat untuk menyediakan hotel, restoran, dan kereta gantung.

Faisal memaparkanm bahwa pemerintah secara bertahap telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata Danau Toba. Alokasi dana itu tersebar di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemenpar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2017, total alokasi anggaran untuk pariwisata Danau Toba sebesar Rp375 miliar dan akan meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2018.

"Targetnya ialah jumlah kunjungan wisman mencapai 1 juta pada 2019. Tahun depan 500.000 dan posisi sekarang 197.000 wisman. Kami harapkan akhir tahun bisa mencapai 300.000 wisman," ujar Faisal.

Faisal menuturkan Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata Danau Toba mendapatkan lahan seluas 1.800 ha dari di tiga lokasi sekitar Danau Toba. Ketiga lokasi tersebut  seluas 600 ha di Sibisa untuk resor, 1.000 ha di  Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk taman bunga, dan 200 ha di Taput.

Dikatakan, investor yang berminat membangun resor akan dipusatkan di Sibisa dan terbuka juga di lokasi Taman Bunga melalui skema sewa selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 80 tahun. Proses perizinan juga bakal disediakan satu pintu karena Kementerian Pariwisata berambisi menjadikan Kawasan Danau Toba menjadi single destination, single management.

Faisal menambahkan saat ini pemeritah tengah menyelesaikan legalitas lahan dengan menurunkan status lahan dari hutan lindung menjadi hutan yang bisa dimanfaatkan untuk komersial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jelasnya, sedang mengkaji sebelum legalitas tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

"Targetnya tahun depan. Badan Otorita belum bisa ngapa-ngapain di lahannya. Taman bunga masih proses, Kementerian Lingkungan Hidup sedang lakukan pemetaan," tambahnya.

 

Tag : danau toba
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top