Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

INDUSTRI PARIWISATA: Pengembangan 7 Wisata Alam di TNGC terganjal aturan

KUNINGAN-Pengembangan tujuh destinasi wisata alam di Kabupaten Kuningan terganjal regulasi karena berada di kawasan konservasi Taman Wisata Gunung Ciremai (TNGC).Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/2010 tentang
News Editor
News Editor - Bisnis.com 24 Oktober 2012  |  02:05 WIB

KUNINGAN-Pengembangan tujuh destinasi wisata alam di Kabupaten Kuningan terganjal regulasi karena berada di kawasan konservasi Taman Wisata Gunung Ciremai (TNGC).Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, pengembangan tempat wisata alam harus mengantongi izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA) yang prosesnya sulit.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Teddy Suminar mengatakan pengembangan tempat wisata yang dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) stagnan, dan IPPA juga belum diterbitkan Kementerian Kehutanan.“Bahkan masih ada sejumlah tempat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata di lokasi TNGC yang belum terjamah sama sekali,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/10/2012).Teddy menuturkan beberapa kelompok penggerak pariwisata (Kompepar) di Kabupaten Kuningan meminta agar kawasan wisata alam yang potensial tersebut segera dikembangkan.Namun, ketatnya regulasi dan ketentuan memperoleh IPPA membuat proses pengembangan tidak berjalan.Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Mufti Ginanjar menuturkan sejak Gunung Ciremai menjadi kawasan taman nasional pada 2010, sudah diperkirakan pengelola TNGC akan kesulitan mengembangkan tempat wisata tersebut, termasuk pembenahan berbagai kegiatan usahanya.“Meskipun dalam taman nasional [TNGC] ada zona pemanfaatan salah satunya untuk pengembangan wisata alam, namun untuk memeroleh izinnya memang cukup sulit, dan pembangunan fisik sarana wisata hanya 10% dari total lahan yang diajukan,” tuturnya.Mufti menegaskan TNGC sulit dikembangkan karena luas lahan saat ini hanya 15.500 ha. Padahal, hasil penelitian LIPI memperhitungkan luas idealnya 22.000 hektare agar mampu menjamin kelestarian lingkungan dan ketersediaan air di wilayah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Kab. Cirebon dan Kota Cirebon.Menurut dia, untuk mengembangkan tempat wisata Pemkab Kuningan maupun swasta bisa mencari alternatif lain untuk membangun tempat wisata di luar kawasan TNGC, salah satunya membangun wisata air seperti tempat pemandian air panas.“Pengunjung objek wisata di Kuningan kebanyakan domestik, yang hanya ramai pada musim liburan. Jadi, butuh alternatif seperti wisata pemandian air panas agar tingkat kunjungan juga meningkat,” tuturnya.Mufti menambahkan beberapa daerah potensial menjadi wisata pemandian air panas dengan prosedur perizinan relatif lebih mudah dibandingkan dengan pengembangan wisata di area Gunung Ciremai. (Foto: uad.ac.id) (k3/msb)

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : JIBI

Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top