JAKARTA: Pemerintah hingga saat ini belum mengizinkan investor asing untuk membangun bioskop di Tanah Air.
Hal itu ditegaskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu di Jakarta, Rabu, menanggapi Lotte Cinema dari Lotte Group yang pernah menyatakan niat mendirikan 100 bioskop di Indonesia.
"Jika Grup Lotte berniat masuk di bisnis bioskop di Indonesia, ya tetap tidak bisa. Karena bioskop masih termasuk dalam daftar negatif investasi," katanya.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka bagi Penanaman Modal Asing, disebutkan bioskop tertutup bagi investor asing.
Sebelumnya, pemerintah berencana merevisi daftar negatif investasi (DNI) itu yang mana porsi investasi asing di sektor bioskop akan diperbesar. Namun karena hal itu ditentang banyak pihak, sehingga urung dilakukan.
Direktur Jenderal Direktorat Nilai, Budaya, Seni dan Film Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ukus Kuswara menegaskan, pemerintah masih memprioritaskan bisnis bioskop untuk investor dalam negeri.
"Kami masih memberi kesempatan investor dalam negeri untuk menanamkan modal di sektor perfilman layar lebar Indonesia," katanya.
Pada akhir 2011, perusahaan asal Korea dari Grup Lotte mengajukan izin pembangunan 100 bioskop di seluruh Indonesia.
Bioskop Lotte Cinema tersebut berencana mendatangkan film-film Korea produksi asli Korea untuk diputar di Indonesia tahun depan. Bahkan, Lotte Group telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah sejak tahun lalu.
Lotte tertarik membuka bioskop di Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, terutama dari kelas menengah yang terus tumbuh. Apalagi, dari 525 kota dan kabupaten di Indonesia, baru 55 kota atau daerah yang memiliki bioskop.
Menurut Gabungan Pengusaha Biokup Seluruh Indonesia (GPBSI) saat ini jumlah bioskop di Indonesia sebanyak 172, dengan 676 layar sedangkan jumlah penonton tahun 2011 mencapai 50 juta orang.
Ukus mengatakan sepanjang tahun ini hingga tahun depan, belum ada rencana dan pembicaraan terkait perubahan kebijakan DNI tersebut, termasuk perizinan bagi Lotte Cinema.
"Pemerintah sampai saat ini masih mendukung investor dalam negeri untuk mengembangkan usaha di negeri sendiri," ujar Ukus
Kehadiran Lotte Cinema tersebut diakuinya akan berhadapan dengan jaringan bisnis bioskop yang sudah ada di Indonesia, seperti jaringan 21 dan Blitzmegaplex. (Antara/Bsi)
SITE MAP:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
