Bisnis.com, DENPASAR - Bus pariwisata di Bali dinilai belum ramah terhadap hak-hak konsumen, karena tidak memiliki sejumlah fasilitas untuk konsumen.
Kritikan tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi paska melakukan pemantauan selama 4 hari di Pulau Dewata.
"Selama saya menggunakan bus pariwisata dimaksud, ada beberapa kritik saya terkait hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa bus pariwisata. Kritik ini juga saya dapatkan dari Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen [LPK]Bali, Putu Armaya,"tuturnya melalui siaran pers, Jumat (3/1/2017).
Tulus memaparkan hak-hak konsumen yang tidak diperhatikan seperti ketiadaan toilet, khususnya di bus sedang. Padahal, untuk perjalanan jauh dan Bali yang terkenal macet, keberadaan toilet dalam bus menjadi sangat penting.
Bus juga tidak dilengkapi akses free wifi. Sebagai destinasi wisata internasional, seharusnya setiap bus pariwisata dilengkapi dengan akses free wifi. Bahkan, tidak ada standar tarif yang jelas, termasuk asuransinya.
"Seharusnya ada regulasi gubernur atau bupati yang mengatur tarif, berikut asuransi bagi pengguna jasa wisata," desaknya.
Tulus menyatakan YLKI dan LPK Bali mendesak pemprov dan pemkab dan pemkot di Bali untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen jasa pariwisata.
"Ingat, PAD [pendapatan asli daerah] Bali mayoritas adalah dari sektor pariwisata. Seharusnya konsumen jasa wisata mendapatkan pelayanan yang optimal," keluhnya.
Diakuinya oleh Ketua LPK Bali Putu Armaya, kondisi tersebut terjadi sejak lama. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah guna mendukung hak-hak konsumen
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
