Binis.com, KUPANG - Kepemilikan lahan menjadi persoalan yang mengganjar peningkatan infrastruktur pariwisata di kawasan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat segera melakukan pengecekan kepemilikan lahan di sejumlah kawasan wisata di daerah itu.
"Saat ini kita mau bangun pelabuhan khusus kapal-kapal pesiar saja susahnya luar biasa. Banyak datang dan ngaku-ngaku kalau itu lahan mereka, oleh karena itu kami minta Pemda setempat untuk mengecek kepemilikan tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Marius Ardu Jelamu saat ditemui di Kupang, Jumat (25/11/2016).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan maraknya kasus kepemilikan tanah secara tiba-tiba di lokasi wisata di Labuan Bajo ketika Pemprov NTT hendak membangun terminal-terminal pelabuhan untuk menambah kunjungan wisatawan ke daerah itu.
Ia mengakui masyarakat di Labuan Bajo sulit sekali menyerahkan lahannya kepada pemerintah, walaupun sudah dilakukan pembelian, pasti ada saja yang datang dan mengakui bahwa itu adalah lahan mereka.
Padahal menurutnya pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 sudah menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Menurut saya negara dalam hal ini harus bertindak tegas demi kepentingan umum dan sudah ada UU yang mengaturnya. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu sebagai lahan milik pendahulu kita atau yang biasa disebut nenek moyang," tambahnya.
Marius sendiri mengaku, sejauh ini pihaknya sudah memiliki lokasi yang dapat digunakan untuk membangun pelabuhan khusus kapal-kapal pesiar, namun setiap kali mau dibangun, selalu ada masyarakat yang datang dan menolaknya.
Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia III Orias P Moedak mengatakan Pelni sendiri juga telah memiliki lahan khusus untuk membangun pelabuhan bagi kapal pesiar namun masih terkendala dengan masalah lahan.
"Kita sudah punya lahan, tetapi saat mau membangun justru ada orang dari Surabaya yang datang dan mengaku bahwa itu lahannya dia," tuturnya.
Marius mengapresiasi tujuan baik dari Pelindo III untuk membantu mengembangkan pariwisata di NTT.
Oleh karena itu ia mengharapkan Pemda Manggarai Barat bisa melihat dan mengecek lagi kepemilikan lahan di daerah itu. Jika tidak ada sertifikatnya maka mau tidak mau lahan tersebut harus diambil dan dikelola menjadi kawasan wisata yang menarik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
