Bisnis.com, SEMARANG— Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah segera merealisasikan rekomendasi pembangunan hotel bagi investor dan pemerintah daerah kota/kabupaten menyusul tingkat hunian atau okupansi hotel yang terus menurun di sejumlah wilayah.
Ketua BPD PHRI Jateng Heru Isnawan mengatakan rencana penyusunan rekomendasi itu menjadi salah satu program nasional asosiasi dengan melihat kondisi ketimpangan permintaan-pasokan kamar hotel di banyak wilayah.
Program itu, jelasnya, juga segera diwujudkan di Jateng untuk memberikan proteksi kepada para pelaku usaha dengan persaingan industri yang lebih sehat. Pasalnya, di sejumlah wilayah pertumbuhan pasokan kamar bahkan jauh melampaui peningkatan permintaan.
“Dalam waktu dekat akan kami realisasikan karena hampir seluruhnya over suplai. Bahkan pertumbuhan permintaan di kisaran 10% tapi pasokan malah 20%,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2015).
Secara umum, Heru menyatakan rata-rata tingkat okupansi hotel di Provinsi Jateng terus menurun hingga mencapai kisaran 40%. Bahkan, lanjutnya, tingkat hunian di beberapa wilayah berada di bawah tingkat rerata tersebut.
Heru menyebutkan kondisi ketimpangan paling mengkhawatirkan antara lain terjadi di Solo dan Magelang. Dia menuturkan Kota Semarang masuk dalam kategori padat, dan dalam waktu singkat berpotensi mengalami ketimpangan.
Kondisi itu, sambungnya, akan menyebabkan para pengusaha hotel mulai mengurangi jumlah tenaga kerja, mulai dari pekerja harian hingga karyawan tetap.
“Ini lama-kelamaan akan ada pengurangan karyawan tetap. Solo dan Megelang ibarat sudah lampu merah, Semarang kuning,” jelasnya.
Rekomendasi lisan, kata Heru, sebenaranya telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang dan juga investor-investor hotel baru. PHRI berharap pemkot dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi industri perhotelan. Di pihak lain itu, investor juga dapat mempertimbangkan ekspansinya.
Tahan Peluncuran
Dia menyebutkan saat ini salah satu investor hotel berbintang empat di Kota Semarang telah memutuskan untuk menahan peluncuran hotel baru dengan melihat kondisi yang industri ada.
“Moratorium izin hotel baru bisa ditempuh pemda untuk jangka waktu tertentu, bukan berarti berhenti sama sekali,” jelasnya.
Heru menuturkan PHRI akan menyusun rekomendasi komprehensif dengan berdasarkan data industri perhotelan di setiap kota/kabupaten di Jateng. Dengan begitu, jelasnya, setiap BPC di kota/kabupaten dapat memberikan bahan pertimbangan yang valid kepada pemda dan investor dalam menyikapi fenomena kelebihan pasokan kamar hotel.
PHRI berharap pemda dapat mempertimbangkan segmentasi atau jenis hotel yang perlu atau belum ditambah pasokannya. Di sisi lain, para investor diharapkan mampu menyusun rencana pengembangan atau target pasar yang belum ditawarkan investor terdahulu di wilayah tersebut.
Data Badan Pusat Statistik Jateng yang dilansir Februari 2015 mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jateng pada Desember 2014 sebesar 47,19% atau turun 1,65 poin dibanding bulan sebelumnya. Penurunan itu dipengaruhi penurunan TPK pada kelas bintang 1, bintang 2 dan bintang 5.
Sementara, TPK Desember 2014 bahkan menurun 5,58 poin jika dibandingkan dengan Desember 2013. Kondisi itu dipengaruhi penurunan TPK pada kelas bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
Joko Suratno, Ketua DPD The Association of Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) Jateng, mengatakan program rekomendasi itu penting untuk memeratakan persebaran hotel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
